Infrastruktur dapat Mencegah Pernikahan Usia Dini

Infrastruktur dapat Mencegah Pernikahan Usia Dini

2 anak lebih baik

Perkenalkan nama saya Irwan Hendra Saputra, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya untuk menyikapi masalah Demografi dan Kependudukan di Indonesia ini sangat-sangat baik untuk diperkenalkan ke Masyarakat khususnya untuk generasi yang akan datang. Kenapa demikian? Tentu saja mempunyai penjabaran yang  sangat menentukan pertumbuhan Penduduk dari segi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain sebagainya.

Berbicara masalah kependudukan, berarti bicara untuk melangkah lebih awal  menentukan sukses atau tidaknya pembangunan negara ini. Bagaimana tidak, lebih dari 250 juta orang hidup di Negara Indonesia. Setiap tahunnya selalu bertambah disetiap daerah, itu dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Yaitu salah satunya menikah di usia dini.

Banyak kita jumpai saat ini terutama di daerah pedesaan yang jauh dari perkotaan, warga pedesaan umumnya menikahkan anak mereka diusia dini. Bahkan jarang dari mereka yang wanita menikah diusia 20 tahun bahkan lebih. Alasan untuk menikahkan anak diusia dini karena banyak faktor, mulai dari tradisi (turun temurun), pendidikan yang terbatas, masalah ekonomi dan kemauan pribadi si anak.

Sangat disayangkan untuk anak-anak muda sekarang yang menikah diusia dini, karena perkembangan Negara tentunya butuh generasi penerus. Namun karena faktor-faktor diatas harapan untuk berbakti kepada negara musnah begitu saja. Meskipun pemerintah Indonesia sudah menetapkan untuk Undang-undang menikah yang isi-nya adalah: wanita boleh menikah jika sudah berusia 17 tahun, sedangkan untuk laki-laki 19 tahun.

Dalam kesempatan ini Kita sebagai warga negara tentu saja sangat disayangkan jika kedepannya banyak warga Indonesia yang menikah di usia dini. Dalam ekspedisi pedesaan yang saya telusuri, yang beralamat di salah satu Kecamatan, Kota Sambas tepatnya di Kecamatan X. Warga disana rata-rata banyak menikahkan anak mereka diusia dini. Meskipun dalam agama Islam pernikahan itu wajib dilaksanakan bagi yang sudah mampu. Tentunya dalam menikahkan anak di usia dini banyak hal yang perlu dipertimbangkan, selain mental dari kedua anak tersebut.

Program Keluarga Berencana (KB) sangat dibutuhkan saat ini untuk menekan pertumbuhan di Indonesia, dimana dalam setiap keluarga 2 anak lebih baik. Jumlah penduduk yang lebih sedikit akan mempermudan pemerintah untuk meningkatkan derajat hidup, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.dengan demikian hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik diwilayah yang berkepadatan tinggi maupun wilayah baru.

Dengan adanya program pemerintah wajib belajar 9 tahun, nampaknya belum cukup untuk daerah pedesaan khususnya. Karena apa, masih banyak fasilitas dipedesaan untuk wajib belajar 9 tahun yang kurang memadai. Baik dari segi pendidikan formal maupun akses jalan. Mungkin berbeda dengan keadaan di Kota sana, warga pedesaan mempunyai banyak kekurangan yang seharusnya pemerintah Indonesia harus sangat proaktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus dan terus memperhatikan nasib-nasib calon generasi penerus dipedesaan.

Salah satu daerah pedesaan banyak ditemui di kepulauan Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat. Mungkin dipandang dari segi perekonomian Kalimantan Barat cukup bagus, karena berpenghasilan kelapa sawit. Namun lain untuk daerah pedesaan yang jauh dari Kota bahkan akses jalan yang sulit untuk dilalui kendaraan pribadi. Sudah bisa di tebak pastinya untuk layanan pendidikan tentu saja banyak perbedaan dengan daerah-daerah yang akses jalannya bagus.

Akses Infrastruktur

Akses Infrastruktur

Prospek kedepannya masyarakat pedesaan juga mempunyai hak yang sama yaitu meperoleh keadilan dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu usulan mungkin terus mengalir dari RT ke Kepala Desa, Kepala Desa ke Kecamatan, Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, demi hak-hak mereka terpenuhi. Namun tidak dapat dipungkiri pemerintah tentu saja sudah memberikan wadah terbaik untuk semua warga negara Indonesia. Hanya mungkin belum terealisasi saja.

Tentunya selalu banyak yang diharapkan oleh masyarakat pedesaan. Mungkin dengan pembenahan infrastruktur pedesaan yang awalnya lemah akan menjadi lebih baik. Sarana pendidikan dan kesehatan ada disetiap sudut kampung, tenaga keamanan yang selalu mengayomi masyarakat, dan lain sebagainya.

Pendidikan merupakan dasar dari pengetahuan seseorang hingga bisa diimplimentasikan ke publik. Dengan wajib belajar 12 tahun diharapkan warga negara Indonesia mampu bahkan bisa lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Dengan mengembangkan pola pikir dan memberikan hak masyarakat pedesaan tentunya akan memberikan dampak positif bagi negara ini. Tidak semua masyarakat pedesaan itu sulit untuk di monopoli “baik”.

Intinya dari semua kegiatan dipedesaan akan lebih baik jika infrastruktur dibenahi, warga otomatis akan bersosialisasi dengan masyarakat luar. Sehingga apa yang telah menjadi tradisi (kegiatan turun temurun) akan hilang dengan sendirinya. Contohnya menikahan usia dini.

Akhirnya penulis berharap, dengan perbaikan infrastruktur akan dapat mencegah pernikahan usia dini, demi pembangunan negara Indonesia.